BANDUNG, ANETRY.NET – Sekolah merupakan ‘rumah kedua’ khususnya bagi anak-anak setelah rumah tinggal mereka sendiri.
Karena itu, lingkungan negatif yang dapat mempengaruhi
perilaku anak harus segera dihentikan. Salah satunya tindakan perundungan (bullying) yang kerap kali terjadi
di sekolah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong
satuan pendidikan menerapkan kebijakan tanpa toleransi (zero tolerance policy) untuk menghentikan kasus-kasus perundungan
di semua tingkatan pendidikan.
Hal tersebut diungkapkannya usai mengikuti pertemuan Komisi
X dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung dan jajaran SKPD, dalam rangka
Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X, di Kabupaten
Bandung, Jawa Barat, beberapa hari lalu.
"Kami sudah men-support dengan
penambahan anggaran, penerapan aturan yang tegas terkait perundungan di satuan
pendidikan, baik di sekolah maupun kampus-kampus. Satgas antiperundungan
juga sudah dibentuk, sistem pengaduan juga sudah dibuat sedemikian rupa
sehingga perlindungan dan penanganan terhadap korban perundungan serta
pendampingan bisa dilakukan dengan menjaga kerahasiaan," tandas Hetifah.
Politisi Partai Golkar ini juga berharap penerapan
kebijakan yang tegas untuk tidak mentoleransi perbuatan perundungan di semua
satuan pendidikan.
"Pengaduan kasus perundungan menjadi lebih tinggi
karena meningkatnya kepercayaan masyarakat, baik dari korban untuk mengadukan
kasus perundungan menjadi lebih banyak. Kami mengapresasi respons masyarakat
yang lebih baik terkait masalah perundungan," ungkapnya.
Legislator Dapil Kalimantan Timur ini juga berharap
setiap tenaga pendidik punya kompetensi untuk bisa menanggapi kasus-kasus
perundungan yang terjadi di sekolahnya.
“Pihak sekolah harus punya channel untuk
mengadu jika peserta didik terkena masalah, selain itu guru BK harus beda
(sikap), jangan (malah) jadi killer terus
ditakuti tapi menjadi teman yang baik bagi peserta didik,” kata Hetifah.
Hetifah pun menambahkan asesmen nasional sudah memasukkan
masalah perundungan ini dalam penilaian sekolah.
"Kami berharap semua sekolah berusaha keras dengan
tegas menolak segala bentuk perundungan di satuan pendidikannya
masing-masing," pungkasnya.(dpr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.