Kebijakan Pendidikan, Menuju Perbaikan Konsep Pendidikan Nasional

ANETRY.NET – Kebijakan pendidikan, harus sebangun dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik.

 

Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara-negara di bidang pendidikan. Hal itu sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara bangsa secara keseluruhan (Rian Nugroho, 2008:37).

 

Kebijakan pendidikan merupakan sesuatu produk yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan pendidikan. Duke dan Canady mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu 1) kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, 2) kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya.

 

Selanjutnya, 3) kebijakan sebagai panduan tindakan diskresional, (4) kebijakan sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan masalah, (5) kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, (6) kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan subtantif.

 

Berikutnya adalah, (7) kebijakan sebagai keluaran system pembuatan kebijakan dan (8) kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang merujuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi system (Mudjia Rahardjo, 2010:3).

 

Kebijakan pendidikan, adalah upaya perbaikan dalam tataran konsep pendidikan, perundang-undangan, peraturan dan pelaksanaan pendidikan, serta menghilangkan praktik-praktik pendidikan di masa lalu yang tidak sesuai atau kurang baik. Sehingga segala aspek pendidikan di masa mendatang menjadi lebih baik.

 

Kebijakan pendidikan, diperlukan agar tujuan pendidikan nasional dapat dicapai secara efektif dan efisien (Eka Prihatin, 2010:20). Kebijakan pendidikan merupakan suatu penilaian terhadap sistem nilai yang dioperasikan dalam sebuah lembaga pendidikan, sebagai perencanaan untuk mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa terwujud. Jadi kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan dalam mengambil keputudan pendidikan yang disesuaikan dengan lingkungan hidup.

 

Kebijakan dibuat mengacu pada paradigma baru pendidikan. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada manajer untuk bergerak. Kebijakan juga berarti suatu keputusan yang luas untuk menjadi patokan dasar bagi pelaksanaan manajemen (Eka Prihati, 2011:18).

 

Kerangka konseptual dalam analisis kebijakan terdiri dari 7 (tujuh) proses perencanaan kebijakan, masing-masing adlah (Agustinus hermino, 2014: 269-283): a. Analisis terhadap situasi yang ada saat ini, b. Kurun pemilihan kebijakan, c. Evaluasi pilihan kebijakan, d. Pembuatan keputusan kebijakan, e. Perencanaan pelaksanaan kebijakan, f. Dampak penilaian kebijakan, g. Siklus kebijakan berikutnya. (*)

Daftar Pustaka

1. Hayat. 2018 Reformasi Kebijakan Publik: Perspektif Makro dan Mikro. Jakarta: Kencana.

2. Hermino Agustinus. 2014. Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

3. Irianto, Yoyon Bahtiar. 2011. Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model. Jakarta: Rajawali Press.

4. Rahardjo Mudjia. 2010. Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer. Malang: Maliki Press.

Penulis: Indra Riswan, S.Pd. MM.