Jakarta, Anetry.Net – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan seluruh masyarakat dapat mengakses infrastruktur dan ruang digital secara merata, aman, dengan meningkatkan keterampilan dan kompetensi dalam program percepatan Transformasi Digital Nasional.
“Jadi (transformasi digital) tidak saja
dalam konteks parsial di perkotaan dan perdesaan, atau 3T dan non-3T, tetapi
memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan seperti
anak-anak dan perempuan dapat mengakses infrastruktur dan ruang digital secara
merata dan aman,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen), Kementerian Kominfo, Mira
Tayyiba, dalam acara Focus Group Discussion Strategi Hilirisasi Ekonomi Digital
di Jakarta, pada Rabu (5/7).
Sekjen Mira mengatakan, perkembangan dan
pemanfaatan teknologi digital membuat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia
berpotensi menjadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Guna mengoptimalkan potensi itu,
Kementerian Kominfo berupaya mengarahkan akselerasi transformasi digital
nasional yang inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan, agar masyarakat mampu
memanfaatkan teknologi digital secara produktif.
“Penggunanya harus diberdayakan, bukan
diperdayakan. Adapun transformasi digital yang berkelanjutan artinya masyarakat
mampu merasakan manfaat teknologi digital secara continue dan dapat
mendukung pemenuhan agenda SDGs 2030,” jelas Mira Tayyiba.
Menurut Sekjen Kementerian Kominfo,
transformasi digital yang inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan tersebut
dilaksanakan pada area utama, infrastruktur digital, pemerintahan digital,
ekonomi digital dan masyarakat digital.
“Keempat area tersebut, diyakini sebagai
sektor strategis yang berkesinambungan sekaligus mempengaruhi satu sama lain
sehingga dalam pelaksanaannya tidak hanya dapat mendorong digitalisasi maupun
hilirisasi manfaat kemajuan digital kepada seluruh lapisan masyarakat,”
katanya.
Staf Ahli Menkominfo Bidang Sosial,
Ekonomi, dan Budaya, Raden Wijaya Kusumawardhana, menambahkan Kementerian
Kominfo berperan penting dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia.
Peranan itu bisa terwujud jika Kementerian
Kominfo memiliki regulasi, strategi dan langkah yang jelas agar cetak biru (blue
print) transformasi digital bisa benar-benar dikolaborasikan dengan baik.
“Harapannya nanti dengan pertemuan ini
kita sudah memiliki beberapa pemikiran, sudah memiliki beberapa usulan
rekomendasi, yang nanti bisa kita ajukan untuk mempercepat langkah-langkah dan
peran Kominfo dalam pembangunan ekonomi ke depan setidaknya dalam lima tahun
mendatang ini, terutama dalam penyusunan RPJM 2024/2029,” tandas Raden Wijaya. (infopublik/Foto:
Biro Humas Kominfo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.