Batam, Anetry.Net – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menjelaskan, minimnya anggaran nasional dan daerah masih menjadi polemik dalam upaya peningkatan literasi di Provinsi Kepulauan Riau.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat mempimpin
pertemuan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga
Perpustakaan (PLTP) di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (16/6).
Foto: Shane/nr
Ia meminta adanya keseriusan dari
pemerintah dengan melakukan koordinasi dan kerjasama antar lini di kementerian
untuk bisa mengalokasikan anggaran kepada perpustakaan.
Hal itu ia sampaikan usai mempimpin
pertemuan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga
Perpustakaan (PLTP) di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (16/6) lalu.
"Jadi semua instansi di
kementerian, tidak hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi
Lembaga Perpustakaan Nasional juga, kemudian Kemenpan RB. Juga ini tadi ada
kaitannya dengan anggaran, itu juga dengan Kemendagri. Kalau tidak ada
mandatori dari Kemendagri yang dituangkan dalam setiap tahun berapa persen sih
anggaran perpustakaan itu harusnya. Apakah kemudian sekolah-sekolah itu hanya
bisa menggunakan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) semua, nanti kalau semua BOS
digunakan untuk membayar guru mana dan sebagainya,” ujar Fikri.
Ia melanjutkan, memang harus ada inisiatif dari pemerintahan untuk mengatur semuanya,
kalau misalnya inspektorat saja ada 0,9. Sementara perpustakaan 0,3% dari APBD,
apakah kita mengharapkan literasi akan bagus, kalau hanya 0.3 % (alokasinya).
Selain melalui mandatori alokasi APBN
dan APBD Provinsi Kepulauan Riau, Abdul Fikri juga menilai bahwasanya tambahan
anggaran bisa didapatkan melalui pengelolaan dana desa. Hanya saja pengelolaan
tersebut masih bergantung pada fokus pembangunan kepala desa masing-masing.
Sehingga kurang bisa dimaksimalkan.
"Sesungguhnya kan sudah ada ya
bahwa dana desa itu boleh di alokasikan untuk kepentingan perpustakaan desa.
Tetapi karena tidak ada sanksi, tidak ada mendatori berapa persen dan
sebagainya. Dana desa itu sudah ada kelonggaran untuk boleh menggunakan,
dipakai untuk perpustakaan. Tapi mana ada kepala desa yang suka mengalokasikan
untuk buku? mereka lebih suka mengalokasikan pada infrastruktur," tuntut
Politisi PKS tersebut.
Sebagai informasi tambahan, minimnya
anggaran masih menjadi faktor utama lemahnya peningkatan literasi di Indonesia,
terutama di Provinsi Kepulauan Riau.
Hal itu dipengaruhi oleh bentuk geografis Provinsi
Kepulauan Riau yang memiliki pulau sebanyak 2.028 yang tersebar di area seluas
8.270 km persegi. Dimana luas lautan mencapai 96% dan daratan hanya 4%. Kondisi
medan yang berat tersebut tentu menyebabkan upaya peningkatan literasi tidak berat karena
membutuhkan biaya operasional yang besar. (dpr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.