Jakarta, Anetry.Net – Pemerintah dinilai harus mengupayakan anggaran negara, sebesar minimal 20 persen, yang diprioritaskan untuk meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas pendidikan Indonesia.
Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Foto : Dok/Man
Anggaran pendidikan tersebut krusial
lantaran akan berpotensi mendorong pemutakhiran ilmu pengetahuan dan teknologi. Pernyataan
tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah dalam rilis, Senin (2/5) lalu.
Selain itu, demi keterbukaan dan
kemudahan akses memperoleh pendidikan dasar, ia pun ingin Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian Pendidikan kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek)
mengupayakan semua warga negara mendapat pendidikan, tanpa kecuali.
“Pemerintah perlu menjalankan amanat UUD
1945 pasal 31 ayat 1-5 dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pasal tersebut
mengamanatkan agar pemerintah memastikan semua warga negara mendapat
pendidikan, tanpa kecuali. Pemerintah juga wajib membiayai pendidikan dasar
semua warga negara dan menyelenggarakan pendidikan yang dapat membentuk akhlak
mulia,” tutur Himmatul.
Semua harapan ini akan terwujud, ungkap
Politisi Fraksi Partai Gerindra, apabila pemerintah serius meningkatkan
kualitas guru dan dosen. Baginya, kunci penting meningkatkan kualitas
pendidikan di Indonesia adalah membenahi kualitas tenaga pendidik.
Berdasarkan informasi terkini yang
diterimanya, mayoritas tenaga pendidik belum mencapai kompetensi minimum akibat
ekosistem pendidikan yang kurang mendukung, seperti besarnya beban administrasi
yang diikuti oleh gaji yang kurang memadai.
Menyadari bahwa kesejahteraan tenaga
pendidik berkorelasi dengan kualitas pendidikan, Himmatul mendukung peningkatan
kesejahteraan para tenaga pendidik. Tidak hanya itu saja, dirinya juga meminta
agar Pemerintah Indonesia melakukan afirmasi terhadap guru honorer sehingga
mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi ASN, baik sebagai PNS
maupun PPPK.
“Terwujudnya harapan ini merupakan
bentuk penghargaan kepada tenaga pendidik beserta para guru honorer yang selama
ini telah mengabdikan diri meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di
sejumlah negara dengan kualitas pendidikan yang baik, (tentu juga memiliki) kesejahteraan
tenaga pendidiknya yang baik,” terangnya.
Terakhir, ia berharap pemerintah konsisten
memperbaiki secara merata sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Dari
pengamatannya, sampai saat ini diketahui sarana dan prasarana pendidikan di
Indonesia masih jauh dari ideal. Terbukti, sekitar 45 sampai 60 persen ruang
kelas pada semua jenjang pendidikan di Indonesia (SD, SMP, SMA/SMK) mengalami
kerusakan (ringan atau sedang), bahkan kondisi daerah terpencil lebih parah.
“Pemerintah perlu memastikan sarana dan
prasarana pendidikan yang layak agar peserta didik dapat belajar dengan baik.
Bahkan, pemerintah perlu memprioritaskan pencapaian pendidikan karakter berupa
akhlak berbasis agama serta budaya dalam penyelenggaraan pendidikan di
Indonesia. Hal ini saya yakini menjadi pondasi bagi tegaknya peradaban bangsa,”
tutup legislator Daerah Pemilihan DKI Jakarta II itu. (parlementaria)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.