P2G Sentil Carut Marut Seleksi Guru PPPK

Jakarta, Anetry.Net – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyentil carut marutnya seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

 

Koordinasi Nasional P2G, Satriwan Salim, mengatakan di momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023 pihaknya mendesak komitmen dan profesionalitas seluruh pihak dalam rekrutmen guru PPPK.

 

"P2G sangat menyangkan buruknya manajemen guru PPPK yang dilakukan pemerintah. Sangat tak masuk akal, guru sudah lulus tes tapi tak kunjung dapat formasi harus menunggu dua tahun lebih," kata Satriwan dalam keterangan tertulis, Selasa (2/5).

 

Satriwan menyebut persoalan guru PPPK menjadi cermin buruk tata kelola guru di Tanah Air. Dia menuturkan Indonesia membutuhkan 1,3 juta guru ASN sampai 2024 tapi pemerintah malah merekrut ASN kontrak bernama PPPK.

 

Dia menegaskan PPPK solusi kekurangan guru jangka pendek. Satriwan menyebut mestinya pemerintah merekrut guru PNS sebagai solusi jangka panjang. Adapun, alasan anggaran jumbo menjadi faktor utama pemerintah tak lagi merekrut guru PNS.

 

Padahal, kata dia, anggaran pendidikan dalam APBN mengalami kenaikan signifikan tiap tahun. Pada 2023, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN sebesar Rp612 triliun atau naik 5,8 persen dari 2022 sebesar Rp574,9 triliun.

 

"Negara alami darurat kekurangan guru ASN, anggaran pendidikan besar pula Rp612 triliun, tapi pemerintah masih enggan merekrut guru PNS, sebuah ambivalensi dalam bersikap," tegas Satriwan.

 

Dia menyebut rekrutmen guru ASN PPPK tidak menjawab kebutuhan guru nasional, sebaliknya menyisakan persoalan berlarut-larut. Satriwan menuturkan seleksi guru PPPK sejak 2021 menyisakan ragam persoalan, antara lain masih ada 62.645 guru PPPK Prioritas-1 (P-1) yang belum kunjung dapat formasi.

 

Sebanyak 3.043 guru P-1 yang kelulusannya dibatalkan sepihak oleh Kemdikbudristek, Janji Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Menpan RB Abdullah Azwar Anas akan mengangkat 1 juta guru baru terealisasi 550 ribu itu pun PPPK.

 

Selanjutnya, guru PPPK yang tak kunjung dibayar gajinya berbulan-bulan. Bahkan, sampai sembilan bulan, seperti di Serang, Bandar Lampung, dan terbaru guru PPPK di Papua.

 

"Terus kok bisa yah guru ASN gajinya tak dibayar berbulan-bulan?" tanya Satriwan heran.

 

Satriwan menyebut P2G juga kecewa kepada Pemprov DKI Jakarta yang memberi durasi kontrak guru PPPK hanya satu tahun. Sedangkan, provinsi lain justru mengeluarkan kontrak lima tahun.

 

"Profesi guru masih dipandang remeh oleh pemerintah saat ini. Guru mengabdi bertahun-tahun sebagai honorer, upah jauh di bawah UMK, diangkat jadi ASN tapi malah enggak digaji berbulan-bulan. Harapan terjadinya perbaikan nasib malah sebaliknya," cetusnya.

 

P2G meminta komitmen Pemda membuat kontrak minimal lima tahun bagi guru PPPK. P2G juga berharap Presiden atau kementerian terkait memberi sanksi tegas bagi pemda yang tidak mengusulkan jumlah formasi guru PPPK secara maksimal sesuai kebutuhan riil di daerah.

 

"Pemda yang tidak serius mengelola guru PPPK hendaknya disanksi tegas oleh Kemendagri termasuk dari aspek anggaran. Sehingga tak terulang lagi peristiwa memilukan dan memalukan, guru PPPK tak digaji seperti di Bandar Lampung, Serang, dan Papua," ujar Satriwan. (medcom)