Jakarta, Anetry.Net – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengingatkan pemerintah untuk mengukur efektivitas Program Merdeka Belajar.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto: Dep/nr
Dicanangkan sejak Februari 2022 silam,
menurutnya Kemdikbudristek sudah memiliki sejumlah indikator keberhasilan
maupun kegagalan.
“Kami menilai setidaknya ada indikator
yang bisa kita lihat untuk melihat tren efektivitas apakah memang hasil program
Merdeka Belajar ini sesuai yang bertujuan menciptakan profil pelajar Pancasila
yang mempunyai karakter kuat dan menguasai kemampuan dasar bidang numerik,
literasi, dan sains setelah hampir 3,5 tahun diluncurkan Mas Menteri,” tutur
Syaiful Huda, Selasa (2/5) lalu.
Diketahui, Program Merdeka Belajar
memiliki 24 episode. Masing-masing dari episode tersebut berisi sejumlah sub
program yang merupakan turunan dari visi Merdeka Belajar. Di antaranya, program
sekolah penggerak, program guru penggerak, program organisasi penggerak,
program asesmen nasional, penghapusan tes akademik untuk masuk perguruan tinggi
negeri, hingga penghapusan tes calistung bagi siswa PAUD.
Dari sudut pandangnya, beberapa sub program
Merdeka Belajar memiliki kontroversi. Seperti, adanya kisruh organisasi
penggerak yang sempat menjadi polemik nasional dan penolakan terhadap RUU
Sisdiknas oleh sebagian masyarakat pendidikan sehingga gagal menjadi program
legislasi nasional prioritas.
Sehingga, ia menilai itikad baik dari
Kemendikbudristek harus segera dilakukan. Mengingat, evaluasi program Merdeka
Belajar menjadi vital guna meningkatkan partisipasi publik dalam proses
perumusan dan adopsi kebijakan Merdeka Belajar.
“Berbagai program tersebut tentu
merupakan itikad baik dari Mas Menteri namun sebagai sebuah kebijakan maka
sudah seharusnya diuji apakah memang benar-benar memberikan dampak bagi
perbaikan kualitas pendidikan di tanah air,” ujarnya.
Di sisi lain, pengelolaan tenaga
pendidikan di Indonesia belum menemukan titik terang. Hingga kini, program
rekrutmen sejuta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja (PPPK) belum terpenuhi sesuai dengan harapan. Di sisi lain, dirinya
melihat kesenjangan kualitas pendidikan kualitas pendidikan antar wilayah juga
masih terasa.
“Upaya untuk membuat sekolah sebagai
tempat aman dan nyaman bagi peserta didik untuk tumbuh kembang juga masih belum
sepenuhnya terealisasi. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya bullying yang
bahkan memunculkan korban jiwa,” katanya.
Oleh karena itu, Syaiful pun berharap,
di sisa waktu 1,5 masa kerja Mendikbud Ristek Nadiem Makarim ini, secepatnya
dilakukan penajaman program prioritas supaya dampak nyata dari upaya perbaikan
kualitas pendidikan di tanah air terasa. Menurutnya, Nadiem Makarim juga perlu
memilih program yang harus diselesaikan sehingga diperoleh legacy yang
diingat oleh public.
“Saya menyarankan tunaikan saja
rekruitmen sejuta guru honorer menjadi PPPK sehingga janji perbaikan
kesejahteraan guru bisa terealisasi. Dengan demikian periode pemerintahan ke
depan tinggal fokus pada peningkatan kualitas dan manajemen distribusi guru ke
seluruh wilayah di tanah air,” tutup legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat VII
itu. (parlementaria)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.