Kota Malang, Anetry.Net – Disdikbud Kota Malang menggelar halalbihalal di aula Disdikbud, Jl Veteran No. 19 Kota Malang, Rabu beberapa hari lalu.
Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana,
SE, MM mengungkapkan, halalbihalal ini digelar untuk mempererat silaturahmi di
lingkungan Disdikbud, baik jajaran yang masih aktif maupun yang telah purna
tugas.
“Selama ini belum ada yang mewadahi
bapak/ibu yang purna. Maka dari itu di sini kami adakan acara ini, serta
meminta arahan dari Pak Wali (Kota Malang) untuk mempersatukan keluarga besar
Disdikbud,” bebernya.
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji yang
hadir pada momen itu pun menyambut baik dan mengapresiasi dengan digelarnya
halalbihalal ini.
Dalam arahannya, Sutiaji menyebutkan
masih ada beberapa pekerjaan rumah bagi dunia pendidikan di Kota Malang,
termasuk kurikulum Merdeka Belajar serta wacana perekrutan Guru Tidak Tetap
(GTT) atau honorer yang dihapuskan.
Sutiaji menilai, kebijakan mengenai
pembatasan GTT ini memang perlu dilakukan, terutama jika penerapan kurikulum Merdeka
Belajar sudah secara penuh dilakukan.
Akan tetapi aspirasi dari masyarakat
juga perlu dilihat dan dipertimbangkan, terutama GTT yang sudah ada sehingga
bisa diprioritaskan untuk diangkat menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK).
“Meski begitu, tapi tetap tolong harus
lihat aspirasi dari masyarakat. Kalau memang daerah yang cascading-nya sudah
betul dan kebutuhannya sudah terpetakan, kebutuhan sesungguhnya, maka tolong
itu dipertimbangkan untuk diangkat menjadi PPPK,” ucap pria berkacamata itu.
Alasan mengapa GTT ini harus
diprioritaskan menjadi PPPK, disampaikannya adalah karena mereka sudah memiliki
kompetensi yang terukur oleh kepala sekolah.
Menurutnya dengan sistem PPPK yang
merupakan tenaga kontrak, nantinya kontrak kerja akan disesuaikan dengan
kompetensi tenaga pengajar tersebut.
“Karena PPPK ini kan sifatnya kontrak,
sehingga nanti akan menyesuaikan. Jika tidak memenuhi kompetensi yang
dibutuhkan ya nanti kontraknya tidak diperpanjang,” jelasnya lagi.
Lebih jauh orang nomor satu di jajaran
Pemkot Malang itu mengatakan, nantinya ketika kurikulum Merdeka Belajar sudah
secara penuh diterapkan, maka akan dilihat lagi tingkat kebutuhan tenaga
pengajar pada setiap jenjang.
Dari situ kita bisa lihat rasionya, satu
guru bisa mengajar berapa siswa. Baru nantinya dilakukan pembatasan.
"Nantinya juga saat ada guru yang
pensiun, jika tidak boleh rekrutmen GTT maka akan ada guru yang merangkap, akan
kami efisiensikan. Dengan Merdeka Belajar ini murid kan tidak harus ditungguin
terus,” tuturnya. (infopublik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.