Guru dan Organisasi Profesi Jangan Terjebak Politik Praktis Jelang Pemilu

Jakarta, Anetry.Net – Kabid Litbang Pendidikan Perhimpunan Persatuan Guru (P2G), Feriansyah, ingatkan guru dan organisasi guru tidak terjebak pada politik praktis.

 

Ilustrasi pemilu.

Apalagi, membawa peserta didik, warga sekolah, madrasah, hingga satuan pendidikan terjebak dalam kampanye politik praktis. Hal itu mengingat Indonesia bakal menggelar pemilihan umum (Pemilu) pada 2024 dengan rangkaian Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

 

"Satuan pendidikan harus netral dan bersih dari politik elektoral seperti kampanye. Organisasi guru dan guru pada khususnya harus bersikap cerdas dan bijak dalam menghadapi tahun pemilu," ujar Feriansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (2/5).

 

P2G juga mengimbau siapa pun tidak boleh membawa atau mengklaim guru memilih calon presiden tertentu. "Organisasi guru jangan mempolitisasi guru, memobilisasinya dalam kampanye menjadi vote getter misalnya," kata Feriansyah.

 

Dia meminta organisasi guru yang jumlahnya puluhan mengawasi kualitas proses pemilu. Hal itu agar terwujud  pemilu yang luber jurdi yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

 

Sementara itu secara terpisah, pimpinan lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P3SDM) Melati saat dihubungi media ini menyampaikan, selain netralitas guru dan organisasinya, yang perlu diingatkan juga para politis dan kepala daerah setempat yang bakal maju kembali (incumbant).

 

“Yang kini jadi kepala daerah dan masih akan maju lagi, jangan gunakan kekuasaan untuk memobilisasi dukungan pada dirinya di kalangan ASN. Ini harus dicermati oleh seluruh elemen agar tidak terjadi,” tegasnya.

 

Bila itu terjadi, sambung Nova, tentunya akan bermdampak sangat buruk bagi dunia pendidikan yang dapat saja terpecah karena berbeda dukungan.

 

“Kita harus berusaha hindari dampak buruknya dengan menjaga seluruh elemen agar tidak melakukan hal itu,” pungkasnya. (*)