Jakarta, Anetry.Net – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah komitmen sediakan rumah subsidi bagi guru dan pegawai di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah.
Untuk itu, PP
Muhammadiyah menggandeng Bank Syariah Indonesia (BSI),
Perusahaan umum pembangunan perumahan Nasional (Perumnas), dan Badan
Pengelolaan Tabungan perumahan rakyat (BP Tapera).
Hadir di acara penandatanganan
perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan pemilikan rumah sejahtera Fasilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy
menerangkan rumah subsidi ini, lebih-lebih kepada guru Muhammadiyah supaya bisa
fokus memajukan pendidikan.
“Kualitas pendidikan itu berawal dari
kesejahteraan guru. Program kilau surya ini bertujuan untuk membantu para guru
yang ada di sekolah Muhammadiyah agar bisa memiliki rumah dengan berbagai upaya
dari semua pihak,” kata Muhadjir di Jakarta pada, Rabu (13/4).
Guru yang mengabdikan diri untuk
memperbaiki kualitas hidup anak bangsa harus diperhatikan kesejahteraannya,
paling tidak kebutuhan mendasarnya yaitu rumah sebagai tempat tinggal. Oleh
karena itu, pihaknya terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan mendasar bagi
guru-guru dan pegawai di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah.
“Untuk itu saya berpesan kepada Majelis
Pendidikan Dasar dan Menengah seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota, supaya segera berkoordinasi dengan Majelis Pendidikan
Dasar dan Menengah Pusat, bergerak secara masif, demi memberi kesempatan kepada
seluruh guru sekolah Muhammadiyah yang belum memiliki rumah agar segera
mendapatkan fasilitas kerja sama yg sudah ditandatangani bersama,” kata
Muhadjir.
Muhadjir juga akan mengupayakan
subsidi-subsidi baik dari yang sudah bekerja sama, maupun yang masih
dikumpulkan berdasarkan potensi-potensi mitra di Muhammadiyah. Pasalnya, lebih
dari setengah jumlah guru di Muhammadiyah masih mendapatkan gaji di bawah Upah
Minimum Regional (UMR), bahkan di DKI Jakarta, masih ada guru Taman Kanak-Kanak
(TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mendapatkan gaji Rp600.000.
“Nantinya Bapak dan Ibu dari lembaga di
sini punya pekerjaan rumah untuk mencarikan sumber, bagaimana agar mereka bisa
ringan cicilannya, entah itu dari Corporate Social Responsibility (CSR)
perusahaan, atau dari dana-dana yang lain,” kata Muhadjir.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) ini menambahkan, bahwa kementeriannya
sudah memiliki data sesuai nama dan alamat (by name by address) guru-guru
dengan penghasilan rendah di seluruh Indonesia, agar dapat menjadi perhatian
seluruh instansi dan lembaga yang hadir.
Selain itu, Muhadjir juga menyarankan
supaya lahan wakaf Muhammadiyah supaya dikelola menjadi lebih produktif seperti
digunakan sebagai tempat penyediaan rumah bagi guru-guru Muhammadiyah yang
sampai saat ini belum memiliki.
(sumber: muhamadiyah.or.id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.