Diseminasi Program Prioritas Bidang Kebahasaan dan Kesastraan Digelar

Jakarta, Anetry.Net – Badan Bahasa mengadakan Diseminasi Program Prioritas Bidang Kebahasaan dan Kesastraan.

 

Diseminasi itu digelar dalam Rangka Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Badan Bahasa pada 12 April 2023 di Hotel Leisure Inn Arion, Jakarta.

 

Narasumber yang hadir pada kegiatan tersebut adalah Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin dan anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan. Kegiatan itu diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, dinas pendidikan, kepala sekolah, pengawas, guru, praktisi pendidikan, dosen, dan tokoh masyarakat.

 

Dalam sambutannya, Hafidz Muksin menyampaikan bahwa kegiatan diseminasi ini diselenggarakan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik yang wajib disampaikan kepada masyarakat.

 

“Forum ini sebagai bentuk keterbukaan informasi publik karena pemerintah menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBN bersumber dari pajak masyarakat sehingga kami perlu sampaikan kepada masyarakat apa saja yang kami kerjakan dan apa saja manfaatnya,” jelasnya.

 

Kemudian, pada kesempatan yang sama, Putra Nababan selaku anggota Komisi X DPR RI mengapresiasi Badan Bahasa atas terselenggaranya diseminasi tersebut.

 

“Program prioritas ini agar segera diketahui oleh berbagai pihak dan dipahami dengan sungguh-sungguh dan kemudian ditindaklanjuti dengan program nyata yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini sangat penting untuk segera dilakukan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi dari masyarakat Indonesia, utamanya generasi muda Indonesia,” urai Putra.

 

Badan Bahasa memiliki tiga pilar utama kebijakan yang didiseminasikan dalam kegiatan tersebut. Fokus kebijakan pertama ialah penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan. Literasi kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu upaya Badan Bahasa untuk menciptakan ekosistem masyarakat Indonesia yang berbudaya literasi (terutama baca-tulis).

 

Hasil Asesmen Nasional (AN) 2021 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami darurat literasi, yaitu 1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi. (kemdikbud)