Jakarta, Anetry.Net – Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kemenag, menginisiasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) berbasis komunitas satuan pendidikan di madrasah.
Kepala Pusdiklat Mastuki menilai IKM
berbasis komunitas satuan pendidikan memiliki potensi tingkat keberhasilan
sangat besar. Sebab, semua komponen yang ada di satuan pendidikan memahami alur
IKM dengan baik.
"Saya melihat praktik implementasi
berbasis satuan pendidikan ini secara langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat,
juga di Jawa Timur, dan Kalimantan Utara. Hasilnya sangat maksimal, sangat
bagus," tuturnya di Ciputat, Kamis (2/3).
Menurutnya, penerapan kurikulum tidak
bisa dilakukan hanya oleh guru semata. Semua stakeholders pendidikan harus bahu
membahu membantu mewujudkannya. "Dari praktik baik yang sudah saya lihat,
banyak madrasah maupun sekolah yang implementasi Kurikulum Merdekanya sangat
bagus karena ditunjang bukan hanya oleh guru, tetapi bersama-sama antara guru
dan kepala Madrasah, juga support
dari pengawas, juga wali murid," tambahnya.
IKM, kata Mastuki, juga perlu melibatkan
pendamping dari perguruan tinggi setempat dan/atau keterwakilan organisasi
masyarakat penyelenggara pendidikan, baik sekolah maupun madrasah. Dukungan
Pemda, Dinas Kependidikan, dan Kantor Kementerian Agama juga sangat dibutuhkan.
"Dari praktik baik inilah,
Pusdiklat Teknis akan mencoba untuk mengimplementasikan dalam pola pelatihan
yang melibatkan komponen-komponen madrasah yang ditambah dengan stakeholders
madrasah," terangnya.
"Kita berharap penyelenggaraan IKM
ini bisa maksimal karena dukungan multi pihak tersebut. Dan kami serius untuk
menggarap ini dengan melibatkan Balai Diklat Keagamaan yang ada di seluruh
Indonesia," tambahnya.
Mastuki mengaku sudah melakukan
koordinasi, sosialisasi panduan penyelenggaraan IKM bersama-sama dengan Tim
Inovasi dan Tim Pengembang Kurikulum di Kementerian Agama. Mastuki berharap,
dengan persiapan yang cukup, langkah-langkah berikutnya dapat dilaksanakan
dengan baik.
"Kita akan segera berkoordinasi
dengan pihak Kementerian Agama di provinsi maupun kabupaten/kota. Kita juga
akan melibatkan LPTK terdekat, baik Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri maupun
Swasta. Termasuk koordinasi dengan penyelenggara pelatihan, yaitu BDK di 14
provinsi, agar Perguruan Tinggi terdekat dari madrasah yang akan menjadi
sasaran bisa terlibat penuh," terangnya.
Pusdiklat juga akan menyiapkan
pendamping dan petugas yang akan mengimplementasikan ini secara bersama-sama,
serta menyiapkan peraturan atau panduan yang lebih mudah dan implementatif
untuk dilaksanakan di level madrasah.
Dalam waktu dekat, lanjut Mastuki,
seluruh Balai Diklat Keagamaan akan menyiapkan pelatihan-pelatihan ini. Kurang
lebih ada 6 hingga 12 ribu peserta yang dilibatkan. Skemanya, untuk satu
madrasah akan melibatkan setidaknya lima sampai enam komponen sebagai peserta
pelatihan yang dilatih secara bersama-sama.
"Misalnya, dalam satu angkatan
pelatihan diikuti 30 peserta. Maka, di dalamnya ada 5-6 madrasah dengan
masing-masing komponen terlibat. Ada guru kelas MI atau guru mata pelajaran
MTs, ada kepala madrasah, pengawas di wilayah tersebut, dosen dari LPTK
terdekat, serta perwakilan Kemenag Kabupaten Kota, bisa Kepala Seksi atau
Kepala Bidan Pendidikan Madrasah," tambahnya.
Mastuki menambahkan, strategi ini
sebagai upaya memasifkan implementasi kurikulum merdeka, di samping meneruskan
strategi yang selama ini sudah dilakukan, baik melalui bimtek maupun melalui
MOOC Pintar. (kemenag)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.