Manggarai, Anetry.Net – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengingatkan peran pemerintah daerah dalam akselerasi tranformasi digital.
“Butuh kolaborasi, kerja sama dengan
pemerintah daerah. Kalau tidak, fasilitas infrastruktur digital ada dimana,
masyarakatnya ada di mana? Tidak nyambung. Jangan sampai yang seperti ini
terjadi, di sinilah perlu kolaborasi. Ini bukan taking for granted, ini bukan
asal terima saja, karenanya apa yang sudah dibangun ini harus digunakan
semaksimal mungkin. Apa yang sedang dibangun harus ada kolaborasi yang kuat,”
ungkapnya kepada pekerja media di VIP Room Bandar Udara Frans Sales Lega,
Kabupaten Manggarai, NTT, Rabu (21/12) lalu.
Menurut Johnny, pemerataan akses
internet lewat pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G dapat dilakukan
berkat komitmen pembiayaan dan komitmen politik yang kuat dari pemerintah.
“Triliunan rupiah (untuk capital
expenditure-nya). Belum lagi, nanti opex dan seterusnya, banyak. Ini uang
negara dan membangun di kawasan yang tidak dibangun oleh mitra operator seluler
karena kawasan di sini adalah nonkomersial atau yang sulit dibangun dan tidak
menghasilkan return on investment
yang memadai,” jelasnya.
Johnny menyatakan, NTT merupakan salah satu
wilayah yang relatif sulit dijangkau. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya agar
masyarakat bisa mengakses layanan telekomunikasi seluler untuk mengambil bagian
dalam akselerasi transformasi digital.
“Karenanya, pada saat awal pemerintah
merancang pembangunan infrastruktur hulu digital di Indonesia, kami juga
melihat untuk membantu kawasan Nusa Tenggara, khususnya Nusa Tenggara Timur,”
tandasnya.
Secara khusus, Menteri Johnny
mengingatkan peran pemerintah daerah, karena pembangunan infrastruktur digital
juga memerlukan ketersediaan lahan. Menurutnya dukungan pemeritah daerah
diperlukan dalam menentukan tata ruang penempatan infrastruktur digital dan
lokasi layanan yang membutuhkan akses telekomunikasi.
“Sekali Tower BTS dibangun di situ,
rencana pembangunan dan tata ruang desa, kecamatan, kabupaten, berbasis
infrastruktur itu. Jangan sampai infrastrukturnya dibangun di satu tempat,
sementara aktivitas dibangun di tempat yang lain lagi. Hal-hal seperti ini
kelihatan sederhana, tetapi sangat mempengaruhi kualitas layanan,” tuturnya.
Ia mencontohkan pembangunan BTS dengan jangkauan layanan dengan radius 3 km
tidak akan bisa optimal jika ditempatkan di puncak gunung yang jauh dari
pemukiman masyarakat maupun fasilitas layanan publik seperti sekolah,
puskesmas, kantor kepolisian, bahkan pos-pos militer.
“Sinyal tidak sampai, lalu tiba-tiba ada
sekolah yang datang, siswa belajar, kepala desa naik pohon cari sinyal,
anak-anak naik gunung, bukit, dan seterusnya, untuk mendapat sinyal karena
tidak tersedia layanan sinyal, itu sebabnya pada saat menentukan titik lokasi
pembangunan BTS tidak punya radius yang menjangkau pelayanan publik yang
memadai,” jelasnya.
Oleh karena itu, Johnny menegaskan
kembali arti penting kolaborasi bersama pemerintah daerah agar pembangunan
infrastruktur digital di sisi hulu bisa dimanfaatkan secara maksimal dan
optimal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.