Sulawesi Tenggara, Anetry.Net – Bantuan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), Sulawesi Tenggara (Sultra) masih sangat dibutuhkan.
Untuk menyokong hal tersebut, Komisi X
DPR RI meminta pemerintah pusat bergerak cepat dengan menggelontorkan bantuan
dana kepada Pemda Sultra.
“Saya yakin melalui dana alokasi khusus
yang nanti bisa diusulkan melalui daerah. Ini pemerintah pusat juga wajib
hukumnya untuk memberikan support,” ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah
Sjaifudian saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi X di Kendari, Sultra,
Selasa (25/10).
Hetifah menilai, hal ini harus segera
ditangani oleh pemerintah pusat mengingat urgensi yang dihadapi oleh Pemda
Sultra. “Apalagi di daerah-daerah yang mungkin terpencil, kemudian mereka juga
banyak lulusan SMP, tetapi belum memiliki Sekolah Menengah Atas ataupun SMK.
Tentu apabila pemerintah daerah juga sudah memiliki lahan dan terbukti bahwa
memang itu sangat dibutuhkan, maka bisa segera dilaksanakan,” jelas Hetifah.
Hetifah kembali menjelaskan bahwa
alokasi untuk pembangunan sekolah-sekolah baru yang dimiliki oleh Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) cukup besar, sehingga sudah
seharusnya pembangunan USB cepat diatasi. Selain USB, perbaikan infrastruktur
sekolah di Sultra juga masih mendapat kendala.
“Iya tentu saja nanti Kemendikbudristek
juga memiliki kewenangan untuk bisa memberikan masukan-masukan terkait
pembangunan sarpras dan mungkin kalau diperlukan kita juga bisa membuat Panja
Sarpras untuk menjamin bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan itu tetap berjalan
baik dan ada sinkronisasi dan harmonisasi antarkomisi maupun antarkementerian
dan lembaga sosial,” tambahnya.
Persoalan perbaikan infrastruktur
sekolah kian pelik, mengingat kebijakan untuk mengatur hal ini ada di Kemen
PUPR yang merupakan mitra Komisi V, dan tidak pada Kemendikbudristek langsung.
Sehingga, penanganan yang selama ini terjadi dirasa kurang cepat, dan
mengandalkan alokasi dana pemerintah daerah.
Sementara Anggota Komisi X DPR Andi
Muawiyah Ramly, menilai perlu solusi taktis disamping koordinasi lintas komisi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.