Kontroversial, DPR Sepakat RUU Sisdiknas Tak Masuk Prolegnas 2022

Jakarta, Anetry.Net – Badan Legislasi DPR RI sepakat tidak memasukkan RUU Sisdiknas ke dalam Prolegnas Prioritas Perubahan 2022.

 

Keputusan ini diketok setelah tujuh dari delapan fraksi yang hadir meminta puntuk melakukan kaji ulang draf dan naskah akademik RUU yang masih kontroversial tersebut.

 

Usulan Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tidak dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Perubahan 2022. 

 

"Sudah kita sepakati, khusus (RUU) Sistem Pendidikan Nasional akan kami lakukan evaluasi. Mudah-mudahan di awal tahun mendatang atau bisa di tahun ini pemerintah bisa merapikan dan mengomunikasikan drafnya," ujar Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas dalam siaran YouTube Baleg DPR, Selasa (20/9).

 

Sementara itu, pihak pemerintah pun menerima keputusan untuk tidak memasukkan RUU Sisdiknas dalam Prolegnas Prioritas Perubahan 2022. Setelah mendengar masukan para fraksi, perwakilan pemerintah yang hadir, yakni Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly menyatakan masukan yang disampaikan dari fraksi akan menjadi catatan bagi pemerintah.

 

"Kami juga akan minta Kemdikbudristek untuk merapikan kembali dan mengomunikasikan dengan baik. Khususnya soal draf dan naskah akademik. Mungkin Dalam evalusai melalui raker, usulan bisa kita masukkan kembali mungkin di awal tahun 2023 atau sesuai kesiapan pemerintah," tegas Yasona.

 

Di sisi lain, Perwakilan Fraksi Partai Golkar, Ferdiansyah, pun sepakat agar pemerintah terlebih dahulu menyelesaikan problematika kegaduhan RUU Sisdiknas. Utamanya dalam mengomunikasikan materi beleid kepada pemangku kepentingan bidang pendidikan.

 

"Jadi, jangan justru memindahkan kegaduhan ke DPR. RUU ini kan inisiatif pemerintah, selesaikan dulu di pemerintah. Kegaduhan ini kan hadi bukti tidak terjalin komunikasi yang baik," papar Ferdiansyah.

 

Senada dengan Ferdiansyah, Perwakilan Fraksi PKS, Ledia Hanifa pun menyarankan agar Kemendikbudristek selaku pengusul beleid bisa mengevaluasi beberapa poin RUU yang menjadi sebab kegaduhan belakangan ini. 

 

"Jadi ada catatan dan saran saya, selesaikan dulu di pemerintah dan stakeholder pendidikan. Begitu selesai dan materi RUU dipahami sebagian besar orang, tinggal kita bahas bersama," tegasnya. (sumber: medcom)