Konsep Center of Excellent Dibutuhkan untuk Angkat Mutu Pendidikan

Jakarta, Anetry.Net – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, soroti mutu pendidikan Indonesia untuk persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

 

Ia mengatakan, saat ini Indonesia sedang menggiatkan kurikulum Merdeka yang diusung oleh Kemdikbudristek. Secara konsep, kurikulum Merdeka ini hampir sama dengan pendidikan yang diterapkan di luar negeri.

 

Sayangnya, kata dia, kurikulum Merdeka yang diaplikasikan di Indonesia justru terlihat memberatkan. Sebab, menurut data yang ada, angkatan kerja Indonesia didominasi oleh lulusan sekolah menengah pertama (SMP) dengan jumlah persentase mencapai 60 persen.

 

“Untuk mereka yang lulus dengan gelar diploma dan sarjana hanya sebanyak 13-14 persen (data Kemenaker) dari 275 juta penduduk Indonesia. Sedangkan, Revolusi Industri 4.0 sekarang ini lebih mengandalkan konsep padat modal dan artificial intelligence (AI) yang banyak didominasi pekerja dengan minimal pendidikan di bangku sekolah menengah atas (SMA),” ujar Dede Yusuf dalam wawancara bersama kompas.com, Rabu pekan lalu.

 

Dede menilai, perlu adanya perombakan tatanan dunia pendidikan untuk membentuk tonggak kuat dalam mengusung kurikulum Merdeka. Perombakan ini bisa dimulai dengan mengusung konsep center of excellent.

 

Dalam konsep center of excellent, Dede mengatakan, anak-anak yang ingin bersekolah tidak dikenakan biaya yang mahal. “Apabila masih mengusung biaya pendidikan yang mahal, ya nanti tidak akan ada yang mau melanjutkan sekolah lagi,” jelas Dede Yusuf.

 

Sebagai informasi, konsep center of excellent adalah pembentukan pendidikan dengan mengutamakan mutu pada setiap sarana pendidikan di seluruh provinsi di Indonesia. Adapun mengutamakan mutu, bisa dimulai dari biaya masuk sekolah yang tidak mahal.

 

Sebab, ada beberapa daerah di Indonesia yang penduduknya masih memiliki penghasilan menengah ke bawah, contohnya Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.

 

“Kurikulum Merdeka ini sudah sesuai, tetapi untuk implementasinya harus mengajak keterlibatan stakeholder pendidikan untuk mau memajukan pendidikan yang lebih merata lagi,” jelasnya.

 

Sementara itu, untuk mendorong stakeholder pendidikan, sambungnya, perlu adanya restrukturisasi untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan guru honorer serta meningkatkan sarana dan prasarana terlebih dahulu.

 

“Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya mengatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2023 pada bidang pendidikan naik menjadi sekitar Rp 600 triliun dari sebelumnya di Rp 400 triliun,” sambungnya.

 

“Jadi, diharapkan Kemdikbudristek sudah membagi anggaran yang ada untuk tiap-tiap kebutuhan, mana yang perlu diperbaiki, apakah sarana dan prasarananya atau kesejahteraan gurunya. Baru setelah itu alokasi dana turun untuk diberikan kepada pemerintah daerah,” katanya. (sumber: kompascom)