Jadi Acuan Seleksi 1 Juta Guru, DPR Desak Pemutakhiran DAPODIK dan SimPKB

Jakarta, Anetry.Net – Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIMPKB) mendesak.

 

Hal itu dikarenakan akan menjadi acuan pada Seleksi 1 Juta Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap III Tahun 2022.

 

Masalah tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (DPD AGPAII) Kabupaten Bogor.

 

“Mengingat penyelesaian rekrutmen guru ASN PPPK melibatkan lintas Kementerian dan Lembaga (K/L Terkait), Komisi X DPR RI telah mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pengangkatan Honorer menjadi ASN untuk mengawasi dan mengevaluasi program Seleksi 1 Juta Guru ASN-PPPK,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih ketika membacakan kesimpulan RDPU dengan FGBPGDBT dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Senin lalu.

 

Kemudian, masih kata Fikri, terkait substansi kebijakan kategori prioritas yang akan diangkat menjadi guru ASN-PPPK pada Peraturan Menteri PAN-RBB Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2022, disampaikan pula bahwa Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.

 

“(Komisi X DPR RI) Mendesak Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah guna memastikan terpenuhinya kebutuhan guru pendidikan agama Islam berdasarkan kebutuhan daerah dengan memastikan ketersediaan formasi dan anggarannya,” lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

 

Terakhir, disampaikan oleh Komisi X DPR RI , bahan paparan yang disampaikan FGBPGDBT dan DPD AGPAII Kabupaten Bogor merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini.

 

“Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti masukan dan usulan menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan dan disampaikan kepada Pemerintah (K/L terkait) dalam agenda evaluasi Seleksi 1 Juta Guru ASN-PPPK dan perbaikan kebijakan pendidikan,” pungkas Fikri. (parlementaria)