Jakarta, Anetry.Net – Sejumlah aktivis pendidikan meminta wakil rakyat di DPR menunda masuknya RUU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Tahun (Prolegnas) Prioritas 2022.
Proses penyusunan RUU Sisdiknas dinilai tidak transparan, terburu-buru dan
dikerjakan di ruang gelap serta tidak melibatkan para ahli dari berbagai
bidang.
Padahal RUU Sisdiknas ini didesain menggabungkan tiga UU sekaligus yaitu UU
Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Guru dan Dosen serta 23 UU yang harus
terintegrasi. Aktivis Pendidikan dari Vox Populi Institute Indra
Charismiadji meminta DPR tegas dan berpihak kepada rakyat.
“Jangan main-main dengan pendidikan dan jangan membahasnya di ruang gelap
tanpa melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Sekali salah
melangkah, dampaknya bisa puluhan tahun kemudian,” tegasnya di Jakarta (27/8).
Katanya lagi, DPR harus berani tegas menunda masuknya RUU Sisdiknas ke
dalam Prolegnas Prioritas 2022. Kami tidak ingin UU Sisdiknas harus berakhir di
gugatan Mahkamah Konstitusi.
Selama ini, kata
Indra, proses pembahasan RUU Sisdiknas sama sekali tidak transparan. Para
pemangku kepentingan hanya diminta datang untuk absensi dan mendengarkan
paparan. Praktik penyusunan RUU Sisdiknas seperti hantu yang bekerja sendirian
di ruang sunyi.
“Prosesnya sangat
tidak transparan dan tidak melibatkan publik secara lebih bermakna dan mewakili
seluruh Indonesia. Prosesnya tidak bisa hanya dibahas di Jakarta,”
ujarnya.
Harusnya, kata
Indra, RUU Sisdiknas ini diawali dengan penyusunan peta jalan (roadmap) atau Grand Design PendidikanNasional.
Peta jalan yang disusun dan dibuat oleh Panitia Kerja Nasional yang mewakili
berbagai elemen dari seluruh Nusantara sebelum membahas RUU Sisdiknas.
Hal ini telah
dibahas berulang kali dalam rapat-rapat Komisi X DPR. Pandangan yang
senada juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menerima delegasi
Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) di Istana Negara beberapa
waktu yang lalu.
“Grand design ini
tidak ada, lalu RUU Sisdiknas ini mengacu ke mana, mau membahas apa, bagaimana
arah dan tujuannya. Sebelum membuat aturan, kita harus tahu dulu apa yang akan
kita buat. Sayangnya semua berada di ruang gelap. Tidak jelas, tidak konkret,
sehingga menimbulkan berbagai kebingungan dan tanda tanya,” tegasnya.
Sementara itu,
Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan NU Circle, Ahmad Rizali meminta masyarakat
dan seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikanikut bergerak menolak
masuknya RUU Sisdiknas masuk prolegnas dan disahkan diam-diam.
“Masyarakat tidak
boleh tinggal diam. Para mahasiswa tidak boleh berpangku tangan. Saatnya
mahasiswa menyuarakan pentingnya peta jalan sistem pendidikan nasional agar
kita semua memiliki landasan dan acuan bagaimana pendidikan nasional di masa
depan dibuat. RUU Sisdiknas ini harus disusun dan dibuat secara visioner. Bukan
dibuat oleh mereka yang bernafsu membuat kebijakan tunggal dan komersial,”
tegasnya. (sumber: medcom/Foto: okezone)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.