Riset Peran dan Fungsi Bahasa, SEAMEO QITEP Gelar Diskusi Terpumpun

Jakarta, Anetry.Net – SEAMEO QITEP lakukan Riset Kebijakan Bahasa dan Pendidikan Bahasa di Asia Tenggara.

 

Pada kesempatan ini, kegiatan yang dikerjasamakan dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) itu mengundang para pakar dan praktisi bahasa dari Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Thailand sebagai narasumber untuk Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) daring ini beberapa hari lalu.

 

DKT yang berlangsung selama dua hari itu, SEAQIL dan UPI mengundang empat belas narasumber dari tujuh negara Asia Tenggara untuk berbagi kebijakan bahasa dan pendidikan bahasa pada negara masing-masing.

 

Di hari terakhir DKT Tahap I, SEAQIL kembali mengumpulkan informasi tentang undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa daerah, bahasa resmi, bahasa asing, dan pendidikan bahasa di negara-negara anggota SEAMEO.

 

Direktur SEAQIL, Luh Anik Mayani, menyatakan bahwa, kebijakan bahasa tidak hanya berarti memilih bahasa mana yang menjadi bahasa nasional, tetapi juga berarti mempertimbangkan peran dan fungsi masing-masing bahasa yang ada, seperti bahasa daerah dan bahasa asing.

 

“Komunitas ASEAN diharapkan dapat memupuk identitas kolektifnya dan juga tumbuh bersama menjadi lebih kuat. Kami percaya bahwa bahasa dapat memberikan peran penting dalam membangun komunitas dan kawasan ASEAN yang lebih kuat,” harapnya.

 

Pakar dan praktisi pendidikan bahasa yang turut hadir yaitu dari Thailand (Krissana Plonghirun dan Sari Suharyo), Myanmar (Kyaw Myint Maung dan Phyu Phyu Thynn), Singapura (Fuad Helmi dan Endina Widartama) dan Malaysia (Muhammad Febriansyah dan Mohd Haizzan Yahaya).

 

Di akhir forum diskusi, Luh Anik menyimpulkan, bahasa nasional ataupun bahasa resmi masing-masing negara memiliki peran penting dalam pendidikan, yaitu sebagai bahasa pengantar dan/atau mata pelajaran wajib pada semua jenjang pendidikan.

 

Untuk bahasa asing, Malaysia, Myanmar, dan Thailand menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing utama yang dipelajari pada jenjang sekolah ataupun perguruan tinggi.

 

“Pada umumnya, bahasa daerah digunakan atau diperkenalkan pada pendidikan dini dan pengajaran bahasa daerah didasarkan pada lokasi sekolah. Untuk langkah selanjutnya, SEAQIL akan berkolaborasi dengan universitas mitra dan narasumber untuk mengumpulkan data survei dan memulai FGD tahap dua pada bulan September,” tutup Direktur SEAQIL. (sumber: laman kemdikbud)