Atasi Kekurangan, PGRI Desak Pemerintah Tuntaskan Masalah Guru Honorer

Jakarta, Anetry.Net – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berharap pemerintah fokus pada tata kelola guru yang lebih substansial, komprehensif, dan berkelanjutan.

 

Pemenuhan jumlah guru, distribusi, dan peningkatan kompetensinya harus menjadi perhatian utama pemerintah dan agar segera ditindaklanjuti. Hal tersebut disampaikan PGRI merespons rencana penghapusan tenaga honorer menuai polemik di kalangan guru honorer. 

 

Merujuk Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022, bahwa pokok surat menyatakan hingga November tahun 2023 tidak ada lagi tenaga honorer yang bekerja di lnstansi pemerintah dan pemerintah daerah.

 

Padahal saat ini Indonesia mengalami darurat kekurangan guru. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang pernah dirilis dalam RDP Komisi X DPR dengan Kemendikbudristek 2021 bahwa jumlah guru saat ini berjumlah 2.735.784 dengan persebaran 1.226.460 merupakan guru PNS dan 1.509.324 bukan merupakan guru PNS.

 

Khusus untuk sekolah negeri jumlah guru adalah 2.063.230 terdiri dari 1.236.112 (60 persen) guru PNS, 742.459 (36 persen) guru Non PNS, 63.264 (3 persen) guru CPNS, dan 34.954 (1 persen) guru PPPK.  Jumlah ini masih kurang dari kebutuhan seharusnya jumlah guru di sekolah negeri yang seharusnya berjumlah 2.268.716.

 

"Artinya masih terjadi defisit sejumlah 947.945 guru," kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi, dalam keterangan persnya, Jumat (29/7) kemarin.

 

Hal ini semakin diperparah jika memprediksi jumlah guru yang pensiun antara 2022 sampai 2024 yang diperkirakan mencapai 222.081 guru.  Dengan rata-rata 74.027 guru yang pensiun setiap tahunnya.

 

Belum lagi melihat kemungkinan guru-guru mengalami mutasi dan bahkan wafat sebelum masuk usia pensiun membuat laju penurunan guru semakin menunjukan disparitas jumlah dan penyebaran yang kurang merata di seluruh Indonesia.

 

"Jika ketersediaan guru mengalami kelambatan atau bahkan tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan akan terjadi stagnasi kualitas pendidikan di Indonesia," tegas Unifah.

 

Persoalan guru ini turut dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PGRI yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis 28 Juli 2022 yang diikuti pengurus PGRI di semua tingkatan secara nasional.(sumber: kompascom/Ilustrasi: google images)