Akibat Pindahnya Guru yang Lolos PPPK, Sekolah Swasta Kekurangan Guru

Jakarta, Anetry.Net – Pengangkatan guru honorer di sekolah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdampak cukup serius.

 

Penyataan itu diungkap Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki saat pertemuan dengan  Plh. Bupati Kendal dan jajarannya yang juga dihadiri perwakilan Kemdikbus, Kemenpora dan Kemenparekraf di Kendal, Jawa Tengah, akhir pekan lalu.

 

"Saya menemukan laporan lembaga pendidikan berbasis masyarakat (sekolah swasta) mulai terkena dampak krisis tenaga pendidik dengan diangkatnya guru-guru mereka menjadi ASN sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah lolos ternyata tidak dikembalikan ke sekolah asal tetapi ditempatkan di sekolah-sekolah negeri," urai Zainuddin.

 

Zainuddin menambahkan,sekolah swasta yang berbasis masyarakat seperti milik lembaga pendidikan Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, dan sebagainya, ingin agar guru-guru mereka yang lulus PPPK dikembalikan ke sekolah asal. Sehingga mereka tidak kehilangan guru karena rata-rata yang diangkat menjadi guru PPPK adalah guru senior.

 

"Saya kira ini perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah pusat. Jangan lagi ada alasan karena terkunci oleh undang-undang ASN karena di sana sebenarnya masih ada celah,” tegasnya.

 

Ia melanjutkan, “yang disebut pegawai ASN itu adalah pegawai pemerintah yang ditempatkan di lembaga pemerintah dan atau ditempatkan di lembaga lain atas nama menyelenggarakan tugas negara. Ini artinya masih punya dasar untuk bisa menempatkan mereka kembali ke sekolah asal.” (sumber: dpr/Foto: Oji-Man)