Percepatan Pengarusutamaan Gender di Daerah Jadi Komitmen Bersama

Jakarta, Anetry.Net – Upaya mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkesetaraan, harus dimulai dari tingkat terendah.

 

Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong peningkatan komitmen bersama dalam percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai sektor.

 

Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Lenny N Rosalin mengatakan, pengarusutamaan gender seperti yang diamanatkan dalam perjanjian internasional CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) adalah sangat penting.

 

Selain itu  juga terkait peraturan tingkat nasional, salah satunya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Oleh karenanya, menjalankan pengarusutamaan gender dari tingkat daerah sudah sepatutnya dilaksanakan untuk mendorong pembangunan nasional yang berkesetaraan.

 

“Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi pemerintah daerah penting dilakukan dengan mempertimbangkan aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dilakukan setara bagi perempuan dan laki-laki,” tutur Lenny dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) PUG Daerah Provinsi Sumatera Utara di Jakarta (23/6) lalu.  

 

Ia mengatakan, “kami berharap integrasi perspektif gender dapat lebih luas diimplementasikan baik dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.”

 

Lenny menambahkan, untuk mempercepat pengarusutamaan gender dari tingkat daerah, penting bagi Pemerintah Daerah memiliki data terpilah sehingga nanti bisa digunakan untuk mengidentifikasi sektor mana saja yang harus diintervensi.

 

Ia pun menyampaikan, Indonesia masih menghadapi kendala dalam mewujudkan pembangunan yang berkesetaraan gender. Hal tersebut terlihat pada data Indeks Pemberdayaan Manusia (IPM) yang masih menunjukkan gap antara perempuan dan laki-laki selama 11 tahun terakhir.

 

Sementara itu Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Woro Srihastuti menegaskan upaya PPRG yang telah dilakukan Pemerintah Pusat adalah melalui tagging (penandaan) tematik Anggaran Responsif Gender (ARG).

 

“Kalau kita membicarakan PUG harus mencakup keseluruhan tahapan pembangunan mulai dari framework ARG, perencanaan dan penganggaran, audit ARG, dan pengawasan eksternal hingga pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi. Selama ini kita masih fokus dalam perencanaan dan penganggaran, namun kita akan berupaya masuk ke semua tatarannya untuk mewujudkan PUG ke depannya,” ujar Woro. (SP)