Medan, Anetry.Net – Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meminta pemerintah daerah Sumatra Utara untuk memprioritaskan akselerasi vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK).
Selain itu, Nadiem
juga mendorong pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka
(PTM) terbatas di daerah tersebut. Ia
juga meminta Pemda setempat memfasilitasi lebih banyak
lagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK).
Memulai kunjungan kerjanya di Provinsi
Sumatra Utara, Nadiem beraudiensi dengan pimpinan daerah se-Sumatra Utara yang dipimpin
oleh Gubernur Edy Rahmayadi.
Nadiem mengapresiasi capaian 47 persen
sekolah di provinsi tersebut yang telah melaksanakan PTM terbatas hingga saat
ini.
“Ini saya apresiasi, dan layak menjadi
contoh daerah lain. Banyak daerah yang belum mencapai angka itu. Tapi tentunya
masih dapat ditingkatkan, terutama jenjang PAUD dan SD,” tutur Nadiem.
Untuk itu, dalam pertemuan dengan
gubernur, para bupati, dan walikota di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kota Medan
tersebut, Nadiem meminta agar akselerasi vaksinasi PTK diprioritaskan. Agar dampak kehilangan
kemampuan belajar atau learning loss pada anak tidak semakin besar.
“Prioritas pertama, seperti arahan Pak
Presiden, segera untuk mengakselerasi vaksinasi, menjaga protokol kesehatan,
dan sekolah sudah harus tatap muka secara terbatas,” ujarnya.
Walikota Medan, Bobby Nasution, yang
hadir langsung dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa sebagai kota
terpadat di Sumatera Utara, jumlah anak yang telah menerima vaksinasi hingga
saat ini telah mencapai 105.651 orang atau sekitar 80 persen. Target vaksinasi
bagi anak usia 12 tahun ke atas per hari adalah 5.000 orang, dengan siswa
jenjang SMP kelas 2 dan 3 sebagai sasaran utama.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut
Gubernur Sumatra Utara dan Menteri Nadiem mengajak para bupati dan walikota
untuk memberikan pandangan tentang berbagai program Merdeka Belajar dan program
prioritas lainnya.
Salah satu hal yang disambut positif
dalam diskusi adalah kesempatan guru honorer untuk lolos dalam seleksi ASN
PPPK.
Tahun ini merupakan tahun pertama
pemerintah membuka satu juta formasi guru ASN PPPK. Nadiem menyampaikan bahwa
tes seleksi memang sudah menjadi keharusan dalam proses pengangkatan guru ASN
PPPK.
Kementerian pun, kata Nadiem, dalam hal
ini telah memberikan beberapa kali afirmasi untuk memperbesar peluang lolos
para guru. Namun, di sisi lain Nadiem juga memohon agar pemerintah daerah dapat
memfasilitasi pelatihan atau bimbingan bagi guru.
“Jika bapak ibu ingin lebih banyak guru
yang lolos, berikanlah mereka bimbingan. Sumber-sumber belajar sudah kami
sediakan gratis. Pemda bisa fokus pada dua hal, formasinya dibuka, dilengkapi,
lalu diberikan fasilitasi pelatihan dengan mendatangkan pakar,” tutur Nadiem.
Ia berpesan agar pemerintah daerah tidak
perlu khawatir pemerintah pusat tidak akan membayar gaji para guru. Anggaran
gaji guru ASN PPPK sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. (SP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.